Ganti Rezim, Ganti Tim Ekonomi ?

Sejak kemerdekaan Indonesia, persoalan kemiskinan, ketimpangan, HAM,dsb seolah tetap menjadi warna dominan dalam kehidupan bangsa. Tulisan ini coba memetakan konflik kepentingan yang terjadi di tingkatan lembaga pemerintah sehingga berujung pada dikeluarkannya produk kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Produk kebijakan yang dimaksud adalah seluruh kebijakan-kebijakan ekonomi baik di tingkatan nasional maupun kebijakan di tingkatan sistem ekonomi politik internasional yang notabene juga akan berimbas ke situasi domestik.

Pemilihan atas telaah ekonomi didasarkan pada pengamatan penulis bahwa perubahan cabinet maupun rezim di Indonesia ternyata tidak berdampak pada perubahan orientasi tim ekonomi nasional. Perubahan rezim yang terjadi pada era 1965, 1998, 2004, hingga 2009 mendatang belum mampu menggantikan arah kebijakan ekonomi yang diorientasikan oleh tim ekonomi. Hampir dapat dikatakan bahwa arah kebijakan dari tim-tim ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu justru semakin jauh dari semangat nasionalisme yang sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Akibatnya persoalan pembangunan ekonomi yang menekankan aspek pemerataan untuk kesejahteraan rakyat masih menjadi sesuatu yang kabur.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah memang orientasi kebijakan ekonomi yang pro ekonomi pasar neoliberal menjadi suatu tahap alamiah ataupun terlahir dari pertimbangan rasional (pilihan sadar) atas kondisi ekonomi politik Indonesia ? Atau justru ada banyak kepentingan yang bermain didalamnya sehingga tim-tim ekonomi dan pemerintah harus mengorbankan kesejahteraan rakyat ?

Revrison Baswir dalam bukunya Mafia Berkeley memetakan kelompok-kelompok tim ekonomi nasional kedalam tiga kelompok yaitu Kelompok Nasionalis Neoliberal, Kelompok Nasionalis Populis, dan Kelompok Anti Nasionalis. Di konteks kebijakan ekonomi internasional :

· Kelompok Nasionalis Populis menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, artinya bahwa Indonesia tidak membuat sekat dalam wilayah pergaulan ekonomi internasional tetapi semuanya harus dilakukan dengan menempatkan Indonesia sebagai sebuah Negara merdeka. Keterlibatan dalam pergaulan ekonomi dunia (yang dapat digeneralisir menjadi adanya kecendrungan kearah neoliberalisme ekonomi terlebih pasca Perang Dingin) akan dilakukan jika sejalan dengan kepentingan seluruh rakyat. Beberapa nama yang termasuk kedalam kelompok ini ialah Prof.Mubyarto, Kwik Kian Gie, Sritua Arief,Sri Edi Swasono, dan Rizal Ramli (tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit).

· Kelompok Nasionalis Neoliberal dan Kelompok Anti Nasionalis memiliki pemahaman yang sama dalam hal terciptanya koordinasi dan keseragaman landasan ekonomi Negara-negara dunia sebagai prasayarat bagi kemakmuran nasional. Namun kelompok Nasionalis Neoliberal kurang menonjol dalah hal wacana mengenai nasionalisme ekonomi. Kelompok ini cenderung berkonsentrasi pada permainan saham di bursa.

· Kelompok anti Nasionalis lebih menekankan pentingnya kebebasan individu sehingga nasionalisme ekonomi dipandang sebagai penghambat bagi kemajuan bangsa. Kelompok ini pada masa Orde Baru dikenal dengan istilah Mafia Berkeley dan saat ini dikenal dengan Mafia Ekonomi Orde Baru. Beberapa nama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Emil Salim, Mohamad Sadli, Frans Seda, Dorodjatun Kuncorojakti, Boediono, dan Sri Mulyani. Istilah Mafia Berkeley dan Mafia Ekonomi Orde Baru secara substantive dapat didefinisikan sebagai sekelompok ekonom Indonesia yang dibina oleh pemerintah AS (melalui lembaga pendidikan seperti Universitas California di Berkeley, Harvard University, dsb)untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal.

Setelah kita cukup memahami kategorisasi dalam hal asumsi dasar dari kelompok-kelompok ekonomi nasional, maka yang akan kita lakukan berikutnya ialah mencoba melihat kelompok mana yang lebih banyak terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional. Analisis dapat dilakukan dengan menguraikan produk-produk kebijakan ekonomi makro yang dibuat dalam masa rezim tertentu. Setelah itu mencari tahu siapa saja yang tergabung dalam tim ekonomi saat itu. Person-person yang tergabung dalam tim ekonomi tentunya merupakan salah satu wakil dari ketiga kelompok diatas yang terlibat secara langsung dan dalam proporsi yang besar dalam perumusan kebijakan.

A. Transisi Orde Lama - Era Orde Baru – Era transisi reformasi BJ Habibie

Transisi dari orde lama ke orde baru memang masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Namun ini tidak berarti bahwa kita tidak mampu melakukan analisis. Transisi terjadi di saat situasi politik internasional berada dalam kondisi perang dingin dengan ciri pokok adanya dikotomi ideologis. Indonesia pada era Soekarno dapat dikategorikan sebagai Negara yang cenderung pro pada blok komunis. Secara singkat saja, belakangan ini banyak dihasilkan temuan-temuan ataupun bukti sejarah yang menjelaskan bahwa terdapat keterlibatan AS dalam transisi rezim Orla ke Orba.

Alhasil setelah kenaikan Soeharto beberpa kebijakan yang pro neoliberalisme ekonomi langsung mewarnai kebijakan nasional dan kebijakan internasional. Pada saat itu arsitek ekonomi Indonesia dikomandoi oleh Frans Seda dan Emil Salim. Fakta yang mendukung diakuinya eksistensi Mafia Berkeley pada waktu itu ialah bahwa pada masa awal Orde Baru, tim ekonomi juga mengklaim bahwa melalui bantuan IMF mereka mampu menekan inflasi dari sekitar 600 % pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 %. Mereka juga mengklaim terlunasinya utang luar negeri dan mampu menggenjot masuknya investasi asing. Beberapa kebijakan di konteks domestic maupun internasional ialah tergabungnya Indonesia dalam GATT,IMF,dan WB serta di konteks domestic diberlakukan UU PMA yang menghasilkan boom investasi (salah satunya ialah masuknya PT Freeport Indonesia).

Di masa orde baru kekuatan antara Mafia Berkeley dan Birokrat Rezim didukung oleh adanya kondisi social politik pada masa itu. Pertama,Orde Baru berhasil melakukan desukarnoisasi dan pemberantasan sisa-sisa budaya politik Orde Lama. Hegemoni di ruang kesadaran masyarakat ini menghasilkan dukungan terhadap ideology pembangunanisme soeharto dan tentunya mafia Berkeley serta kapitalisme internasional. Kedua, Kebijakan sentralistik dan militeristik yang dijalankan oleh Soeharto berhasil mematikan perlawanan baik secara gagasan maupun praktek masyarakat khususnya mahasiswa dan Ketiga yaitu adanya dukungan besar kapitalisme internasional untuk membiayai proses pemulihan ekonomi Orde Baru

Jadi Mafia Berkeley berada di posisi yang sangat strategis pada era Orde Baru karena mendapat dukungan dari rezim dan juga dukungan eksternal. Akhirnya tugas Mafia Berkeley hanya tinggal menetapkan draft UU yang asumsinya menciptakan dan mendukung iklim pasar bebas.

Namun momentum krisis 1998 mampu memotong pemahaman kuatnya ekonomi Soeharto dan di konteks internasional, Indonesia mulai mengakomodir masuknya lembaga-lembaga donor (IMF dan WB) untuk membantu Indonesia keluar dari krisis dengan resep LoI yang ditawarkan.

B. Transisi (Era Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri)

Era Abdurahman Wahid memang sempat membuat restrukturisasi tim ekonomi sehingga keberadaan Mafia Berkeley kurang mendapat tempat dalam pemerintahan. Lebih jauh dikatakan juga bahwa Gus Dur sempat berinisiatif untuk menciptakan blok ekonomi baru antara Indonesia, China, dan Israel. Namun perjuangan intraparlementer tentu sangat syarat politis pragmatis sehingga kita semua harus menyaksikan digulingkannya salah seorang pemimpin cerdas dan populis tersebut.

Era megawati sering dijuluki sebagi era diberikannya karpet merah bagi investor asing. Kebijakan Megawati lebih outward looking disbanding dengan kebijakan ekonomi Orba. Para pejabat KGR di bidang ekonomi antara lain Theo F Tumion (BKPM), Rini MS Suwandi (Mentri Perindustrian), Laksamana Sukardi (Meneg BUMN) kesemuanya mengajukan draft yang berisi tax holiday, promoting investment, dan privatisasi BUMN. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden Megawati pada waktu itu : “saya siap untuk melakukan kebijakan yang tidak nasionalis dan tidak populis, karena kesemuanya bersifat konstruktif jangka panjang”. Era Megawati juga ditandai dengan ledakan privatisasi BUMN serta keberlanjutan ketelibatan IMF melalui Post Monitoring Program hingga tahun 2007.

C. Era SBY

Akhir tahun 2008, ketika krisis finansial yang terjadi di Amerika mencapai titik klimaks yaitu ditandai dengan deklarasi bangkrut sejumlah perusahaan investasi global, beberapa Negara mulai melakukan proteksi dan pemberian bailout serta pengalihan investasi ke luar region bagi stabilnya ekonomi riil. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, Tim Penanggulangan Krisis yang dibentuk oleh rezim SBY-JK yang terdiri dari Sri Mulyani dan Boediono melakukan kebijakan yang lagi-lagi pro terhadap investasi asing. Pemerintah justru melakukan peningkatan suku bunga BI dan melakukan pembelian kembali sahah (buyback).

Era SBY juga ditandai dengan penghapusan subsidi BBM karena asumsi yang dipakai oleh arsitek ekonomi (khususnya Mentri Keuangan Sri Mulyani) ialah bahwa pemerintah harus mampu menekan deficit anggaran dengan menghapus subsidi kebutuhan social masyarakat. Kejanggalan bernuansa politis juga ditemui melalui kejadian diberikannya BLT kenaikan BBM dan penurunan harga BBM yang berdekatan dengan waktu pemilu legislative diselenggarakan. Dengan gambaran situasi seperti ini, menjadi mudah untuk dipetakan bahwa terdapat keselarasan kepentingan antara SBY dengan arsitek ekonominya yaitu kelanggengan kekuasaan. Kepentingan ini pun kemudian dicapai dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Rakyat yang perutnya kosong disuguhi dengan makanan politik pembodohan.

Gebrakan terbaru yang dibuat oleh SBY dan arsitek ekonominya ialah kebijakan Utang Luar Negeri baru yang diupayakan dalam pertemuan forum G20 di London pada bulan April 2009.

Bagi para ekonom Mafia Berkeley,keberadaan kapitalisme internasional baik dalam bentuk lembaga donor internasional maupun investor asing disini sangat dibutuhkan sebagai tameng untuk mempertahankan posisi mereka di lingkaran kekuasaan. Tanpa dukungan dari kapitalisme internasional, para ekonom Mafia Berkeley tidak hanya akan kehilangan mandor tetapi juga akan kehilangan kekuatan yang mampu meyakinkan pemerintah bahwa posisi mereka di lingkaran kekuasaan perlu dipertahankan.

Referensi :

Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, 2006, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sritua Arif, Negeri Terjajah – Menyingkap Ilusi Kemerdekaan, 2006, Yogyakarta : Resist Book

Kompas Cetak 3 April 2009 diakses dari www.kcm.com